Layanan rekomendasi lingkungan diberikan kepada masyarakat dunia usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah rekomendasi lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebanyak 173 buah.

Perbandingan Rekomendasi Lingkungan yang disusun oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.11 Rekomendasi Lingkungan Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun	Jumlah Rekomendasi Lingkungan				Jumlah Izin Lingkungan
		SPPL	UKL-UPL	AMDAL	DPLH
1	2016	439	2	-	-	2
2	2017	114	11	-	-	7
3	2018	75	5	-	-	5
4	2019	297	11	-	-	10
5	2020	161	11	1	-	11

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pelayanan rekomendasi lingkungan, seperti SPPL, UKL-UPL, dan AMDAL, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi lingkungan, baik yang diterbitkan oleh Kabupaten (SPPL, UKL-UPL, AMDAL) maupun yang diterbitkan oleh Provinsi (DELH dan DPLH). Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan diawasi terus, walaupun belum terjangkau secara keseluruhan. Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.12 Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang Taat	22	45	33	9	7
2.	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Diawasi	22	45	33	21	11
3.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	100	100	100	42,86	63,64

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melaksanakan rekomendasi izin lingkungan. Pemrakarsa usaha/kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatannya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada tahun 2020 sebanyak 11 buah dengan rincian usaha/kegiatan yang taat sebanyak 7 buah, usaha/kegiatan yang belum taat sebanyak 1 buah dan 3 buah usaha/kegiatan yang telah dihentikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.13: Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Tahun 2020

No	Jenis Usaha/Kegiatan	Lokasi	Pemilik	Fakta dan temuan lapangan	Analisis Yuridis/Ketaatan
1	Pembangunan Halona Water Boom	Barugaiya Kec. Bontomanai		Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin Lingkungan	Taat
2	Perataan Lahan Lokasi Perumahan	Jl. KH. Abd. Kadir Kasim Kec. Benteng	Rafik	Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL	Taat
3	Penambangan Pasir Pantai	Sumingi Desa Barugaiya	Hasanuddin Khaer	Kegiatan penambangan pasir pantai padahal di dokumen lingkungan SPPL adalah kegiatan normalisasi sungai	Telah dihentikan
4	Penambangan Tanah Urug/Batuan	Jl. Poros Tana Bau Baera Desa Bontotangnga		Belum memiliki izin lingkungan.	Belum Taat
5	Penambangan Tanah Urug/Batuan	Jl. Poros Kantor Bupati- Kadieng Saga Kel. Putabangun		Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan izin lingkungan	Taat
6	Penambangan Batu Gunung	Dusun Gojang Desa Bontomarannu	PT. Marga Jampea	Sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL dan izin lingkungan	Taat
7	Penambangan Pasir Pantai	Desa Mekar Indah dan Desa Buki		Belum memiliki dokumen lingkungan Menimbulkan abrasi dan perubahan garis pantai	Sudah dihentikan
8	Pengambilan Pasir Pantai	Desa Bungaiya	Penduduk Asli	Menimbulkan perubahan garis pantai	Sudah dihentikan
9	Pembangunan Industri Minyak Atsiri, Bumbu Penyedap dan Bumbu Masak	Dusun Kassa Bumbung Desa Bungaiya	PT. Tripper Nature	Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan Kegiatan masih tahap pembangunan sarana prasarana	Taat
10	PLTD Pulau Pasi	Manarai Desa Bontoborusu		Sudah memiliki dokumen Lingkungan Berupa SPPL Telah melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik	Taat
11	Kawasan Wisata Pantai Tamamelong	Tamamelong Desa Patikarya		Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan	Taat

Pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/suatu kegiatan yang berpotensi memiliki dampak terhadap lingkungan utamanya AMDAL dan UKL-UPL terkendala karena belum adanya Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah. Selain itu, Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lingkungan Hidup, sehingga kalau terjadi kasus lingkungan, masih dilimpahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.